SINGAPURA, KOMPAS.com — Maskapai Singapore Airlines
telah menandatangani perjanjian dengan enam lembaga pariwisata di
Australia, seiring upaya berkesinambungan untuk mempromosikan
pariwisata di negara tersebut. Perjanjian ini akan berlaku selama 2
sampai 4 tahun, dengan total investasi lebih dari 5 juta dollar
Australia untuk tahun keuangan yang sedang berlangsung saat ini.
Perjanjian
baru telah ditandatangani dengan South Australia Tourism Commission dan
Destination New South Wales, sedangkan perjanjian yang tengah berjalan,
seperti dengan Tourism Australia, Tourism Queensland, Tourism Victoria,
dan Tourism Western Australia, telah diperluas untuk meningkatkan kerja
sama serta menambah pasar-pasar baru.
"Australia selalu menjadi
pasar penting bagi Singapore Airlines, dan kemitraan ini memperkuat
kerja sama kami dengan lembaga-lembaga pariwisata di negara tersebut,"
kata Chin Yau Seng, Acting Senior Vice President Sales & Marketing
Singapore Airlines, Kamis (22/11/2012), dalam surat elektroniknya.
Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/22/16221682/Singapore.Airlines.Promosikan.Pariwisata.Australia
Analisis
Menurut saya, Australia selalu menjadi pasar penting bagi Singapore Airlines dan hal ini yang diambil oleh australia untuk mempromosikannya di Singapore Airline.
Jumat, 23 November 2012
Otoritas Pajak Australia Kejar Google
CANBERRA, KOMPAS.com — Australia telah mengeluarkan
rancangan perubahan undang-undang (RUU) perpajakan mereka yang
dimaksudkan untuk menghentikan upaya perusahaan besar seperti Google
untuk memindahkan pendapatan mereka ke negara yang tarif pajaknya lebih
ringan, seperti Irlandia dan Belanda.
Langkah ini senada dengan yang dilakukan Inggris dan Jerman, yang mendesak negara-negara G-20 untuk memastikan perusahaan multinasional membayar pajak secara "adil". Ini terjadi menyusul laporan bahwa berbagai perusahaan besar menggunakan celah dalam aturan sehingga mereka bisa memindahkan penghasilan dari negara tempat pendapatan tersebut dilakukan.
Menteri Muda Bidang Perpajakan Australia David Bradbury mengatakan, UU pajak diubah guna memastikan perusahaan membayar pajak di tempat mereka beroperasi, dengan mengambil contoh kasus Google Australia.
"Sementara urusan sehari-hari dengan perusahaan Australia yang memasang iklan di Google dilakukan dengan Google Australia, tetapi dalam kontraknya dengan Google, secara resmi mereka membeli iklan dari anak perusahaan Google di Irlandia. Mereka kemudian berargumen bahwa sumber pendapatan mereka–dan juga pajak yang harus dibayarkan–adalah di Irlandia dan bukan Australia," tutur Bradbury dalam pidato di depan para akuntan di Sydney, Jumat (23/11/2012), sebagaimana dilaporkan koresponden Kompas L Sastra Wijaya.
Pajak perusahaan di Australia adalah 30 persen, sementara di Republik Irlandia hanya 12,5 persen.
Dalam tanggapannya, Google Australia menolak memberi reaksi langsung atas pernyataan Bradbury, tetapi mengatakan mereka tunduk dengan seluruh undang-undang perpajakan setempat.
"Kami memberi kontribusi signifikan kepada perekonomian Australia dengan membantu ribuan bisnis online tumbuh, menyediakan jasa kepada jutaan warga Australia secara cum-cuma, dan juga mempekerjakan 650 orang di Australia. Kami mematuhi semua peraturan perpajakan di sini," demikian pernyataan yang disampaikan Google.
Menurut Bradbury, struktur perpajakan Google berisi pembayaran royalti yang rumit kepada anak perusahaan di Belanda, yang kemudian membayar lagi ke perusahaan induk di Bermuda, di mana tidak ada pajak perusahaan. "Keuntungan dari penjualan iklan kepada perusahaan Australia kemudian dialihkan ke wilayah bebas pajak untuk mungkin selamanya," ungkap Bradbury.
Baru-baru ini, perusahaan besar lainnya, termasuk Apple, juga mendapat sorotan dalam soal pajak yang mereka bayar.
Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/23/11130742/Otoritas.Pajak.Australia.Kejar.Google
Analisi
Menurut saya, Australia mengeluarkan rancangan perubahan undang-undang (RUU) perpajakan mereka yang dimaksudkan untuk menghentikan upaya perusahaan besar seperti Google untuk memindahkan pendapatan mereka ke negara yang tarif pajaknya lebih ringan. itu salah satu keputusan yang tepat yang diambil oleh Australia.
Langkah ini senada dengan yang dilakukan Inggris dan Jerman, yang mendesak negara-negara G-20 untuk memastikan perusahaan multinasional membayar pajak secara "adil". Ini terjadi menyusul laporan bahwa berbagai perusahaan besar menggunakan celah dalam aturan sehingga mereka bisa memindahkan penghasilan dari negara tempat pendapatan tersebut dilakukan.
Menteri Muda Bidang Perpajakan Australia David Bradbury mengatakan, UU pajak diubah guna memastikan perusahaan membayar pajak di tempat mereka beroperasi, dengan mengambil contoh kasus Google Australia.
"Sementara urusan sehari-hari dengan perusahaan Australia yang memasang iklan di Google dilakukan dengan Google Australia, tetapi dalam kontraknya dengan Google, secara resmi mereka membeli iklan dari anak perusahaan Google di Irlandia. Mereka kemudian berargumen bahwa sumber pendapatan mereka–dan juga pajak yang harus dibayarkan–adalah di Irlandia dan bukan Australia," tutur Bradbury dalam pidato di depan para akuntan di Sydney, Jumat (23/11/2012), sebagaimana dilaporkan koresponden Kompas L Sastra Wijaya.
Pajak perusahaan di Australia adalah 30 persen, sementara di Republik Irlandia hanya 12,5 persen.
Dalam tanggapannya, Google Australia menolak memberi reaksi langsung atas pernyataan Bradbury, tetapi mengatakan mereka tunduk dengan seluruh undang-undang perpajakan setempat.
"Kami memberi kontribusi signifikan kepada perekonomian Australia dengan membantu ribuan bisnis online tumbuh, menyediakan jasa kepada jutaan warga Australia secara cum-cuma, dan juga mempekerjakan 650 orang di Australia. Kami mematuhi semua peraturan perpajakan di sini," demikian pernyataan yang disampaikan Google.
Menurut Bradbury, struktur perpajakan Google berisi pembayaran royalti yang rumit kepada anak perusahaan di Belanda, yang kemudian membayar lagi ke perusahaan induk di Bermuda, di mana tidak ada pajak perusahaan. "Keuntungan dari penjualan iklan kepada perusahaan Australia kemudian dialihkan ke wilayah bebas pajak untuk mungkin selamanya," ungkap Bradbury.
Baru-baru ini, perusahaan besar lainnya, termasuk Apple, juga mendapat sorotan dalam soal pajak yang mereka bayar.
Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/23/11130742/Otoritas.Pajak.Australia.Kejar.Google
Analisi
Menurut saya, Australia mengeluarkan rancangan perubahan undang-undang (RUU) perpajakan mereka yang dimaksudkan untuk menghentikan upaya perusahaan besar seperti Google untuk memindahkan pendapatan mereka ke negara yang tarif pajaknya lebih ringan. itu salah satu keputusan yang tepat yang diambil oleh Australia.
Dua Direksi BBJ Diberhentikan
JAKARTA, KOMPAS.com — Para pemegang saham Bursa
Berjangka Jakarta (BBJ) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar (RUPSLB)
setuju untuk melakukan perubahan susunan direksi sejalan dengan
kemajuan bursa komoditas regional. Dalam rapat tersebut, pemegang saham
BBJ memberhentikan dengan hormat Made Soekarwo sebagai Direktur Utama
BBJ dan Roy HM Sembel sebagai Direktur BBJ.
Dengan pemberhentian dua direksi itu, Direktur BBJ saat ini dijabat oleh M Bihar Sakti Wibowo. Perubahan susunan direksi tersebut telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Direktur BBJ Bihar Sakti Wibowo, Jumat (23/11/2012), mengatakan bahwa operasional BBJ saat ini tetap berjalan normal seperti biasa. Sekarang ini sedang dilakukan pemilihan anggota direksi baru oleh tim seleksi anggota direksi. Hasil seleksi calon anggota direksi akan segara diajukan kepada Bappebti untuk dilakukan uji kemampuan dan kepatutan sebelum diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham BBJ.
Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/23/16140488/Dua.Direksi.BBJ.Diberhentikan
Analisis
Menurut saya, pemberentian Made Soekarwo sebagai Direktur Utama BBJ dan Roy HM Sembel sebagai Direktur BBJ dari jabatannya itu dikarenakan perubahan susunan direksi sejalan dengan kemajuan bursa komoditas regional.
Dengan pemberhentian dua direksi itu, Direktur BBJ saat ini dijabat oleh M Bihar Sakti Wibowo. Perubahan susunan direksi tersebut telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Direktur BBJ Bihar Sakti Wibowo, Jumat (23/11/2012), mengatakan bahwa operasional BBJ saat ini tetap berjalan normal seperti biasa. Sekarang ini sedang dilakukan pemilihan anggota direksi baru oleh tim seleksi anggota direksi. Hasil seleksi calon anggota direksi akan segara diajukan kepada Bappebti untuk dilakukan uji kemampuan dan kepatutan sebelum diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham BBJ.
Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/23/16140488/Dua.Direksi.BBJ.Diberhentikan
Analisis
Menurut saya, pemberentian Made Soekarwo sebagai Direktur Utama BBJ dan Roy HM Sembel sebagai Direktur BBJ dari jabatannya itu dikarenakan perubahan susunan direksi sejalan dengan kemajuan bursa komoditas regional.
Jawab Kegundahan Buruh dengan Kinerja
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah harus memastikan
bahwa penerapan jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) tahun depan,
lebih baik seiring efektifnya Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS)
pada 2014. Membaiknya realisasi jaminan sosial dengan sendirinya
menjawab kegundahan di kalangan buruh dan pekerja.
"Selama ini pekerja beranggapan bahwa BPJS kelak malah akan membebani mereka, dan kualitas pelayanan bakal menurun dibandingkan dengan era Jamsostek selama ini," ujar Anggota Komisi IX DPR Zuber Safawi di Jakarta, Jumat (23/11/2012), terkait rencana dimulainya operasional BPJS tahun 2014.
"Kesimpang-siuran di kalangan buruh dan pekerja, harus dijawab dengan kepastian jaminan yang makin baik," ujar politisi dari PKS ini.
Zuber merujuk pada jaminan pelayanan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya, yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 (atas perubahan kedelapan PP Nomor 14/1993) tentang penyelenggaraan Jamsostek, ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha dan pemberi kerja.
"Adapun besarannya menurut PP 53/2012, enam persen dari upah bagi pekerja yang sudah berkeluarga dan tiga persen bagi lajang," katanya.
Menjelang BPJS Kesehatan, yang lebih dulu dilaksanakan pada 2014, Zuber meminta skema regulasi, terutama terkait iuran dan jaminan pelayanan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya ditambah, sesuai dengan kebijakan BPJS. Wacana besaran iuran BPJS kesehatan saat ini berkisar pada Rp 20.000-Rp 27.000 per jiwa per bulan.
"Berapa pun besarannya nanti, beban iuran ini seharusnya bisa ditanggung pemberi kerja, sehingga tidak menjadi beban bagi buruh dan pekerja," tambah Zuber.
Gagasan Zuber tersebut sesuai dengan semangat pembentukan BPJS (yang merupakan kelanjutan program dan transformasi dari Askes dan Jamsostek) bahwa kualitas jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja yang telah dijalankan sebelumnya, tidak boleh berkurang, dan sebaliknya harus lebih baik lagi.
Ia juga meminta PT Askes sebagai BPJS Kesehatan meningkatkan kinerjanya jauh lebih pesat, karena adanya pertambahan peserta yang signifikan pasca Januari 2014.
PT Askes terutama akan mengelola peserta limpahan dari program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) PT Jamsostek.
"Kedua instansi harus bekerjasama untuk memastikan program JPK bagi peserta tetap berjalan, dan tidak boleh berkurang kualitasnya," kata Zuber.
Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/23/18015031/Jawab.Kegundahan.Buruh.dengan.Kinerja
Analisis
Mnurut saya, Pemerintah harus memastikan bahwa penerapan jaminan sosial tenaga kerja tahun depan, lebih baik. Membaiknya realisasi jaminan sosial dengan sendirinya menjawab kegundahan di kalangan buruh dan pekerja. agar para pekerja mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja.
"Selama ini pekerja beranggapan bahwa BPJS kelak malah akan membebani mereka, dan kualitas pelayanan bakal menurun dibandingkan dengan era Jamsostek selama ini," ujar Anggota Komisi IX DPR Zuber Safawi di Jakarta, Jumat (23/11/2012), terkait rencana dimulainya operasional BPJS tahun 2014.
"Kesimpang-siuran di kalangan buruh dan pekerja, harus dijawab dengan kepastian jaminan yang makin baik," ujar politisi dari PKS ini.
Zuber merujuk pada jaminan pelayanan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya, yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 (atas perubahan kedelapan PP Nomor 14/1993) tentang penyelenggaraan Jamsostek, ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha dan pemberi kerja.
"Adapun besarannya menurut PP 53/2012, enam persen dari upah bagi pekerja yang sudah berkeluarga dan tiga persen bagi lajang," katanya.
Menjelang BPJS Kesehatan, yang lebih dulu dilaksanakan pada 2014, Zuber meminta skema regulasi, terutama terkait iuran dan jaminan pelayanan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya ditambah, sesuai dengan kebijakan BPJS. Wacana besaran iuran BPJS kesehatan saat ini berkisar pada Rp 20.000-Rp 27.000 per jiwa per bulan.
"Berapa pun besarannya nanti, beban iuran ini seharusnya bisa ditanggung pemberi kerja, sehingga tidak menjadi beban bagi buruh dan pekerja," tambah Zuber.
Gagasan Zuber tersebut sesuai dengan semangat pembentukan BPJS (yang merupakan kelanjutan program dan transformasi dari Askes dan Jamsostek) bahwa kualitas jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja yang telah dijalankan sebelumnya, tidak boleh berkurang, dan sebaliknya harus lebih baik lagi.
Ia juga meminta PT Askes sebagai BPJS Kesehatan meningkatkan kinerjanya jauh lebih pesat, karena adanya pertambahan peserta yang signifikan pasca Januari 2014.
PT Askes terutama akan mengelola peserta limpahan dari program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) PT Jamsostek.
"Kedua instansi harus bekerjasama untuk memastikan program JPK bagi peserta tetap berjalan, dan tidak boleh berkurang kualitasnya," kata Zuber.
Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/23/18015031/Jawab.Kegundahan.Buruh.dengan.Kinerja
Analisis
Mnurut saya, Pemerintah harus memastikan bahwa penerapan jaminan sosial tenaga kerja tahun depan, lebih baik. Membaiknya realisasi jaminan sosial dengan sendirinya menjawab kegundahan di kalangan buruh dan pekerja. agar para pekerja mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja.
Desember, Sky Aviation Datangkan Sukhoi Superjet 100
JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah tertunda cukup lama
akibat insiden kecelakaan di Gunung Salak, akhirnya maskapai PT Sky
Aviation tetap akan mendatangkan satu unit pesawat Sukhoi Super Jet 100
pada Desember 2012 untuk memperkuat armadanya saat ini.
Sutito Zainudin, Marketing Manager Sky Aviation, belum lama ini mengatakan, satu unit Sukhoi SJ 100 yang akan diterima pada Desember 2012 tersebut menjadi bagian dari pemesanan 12 pesawat sejenis kepada Sukhoi Civil Aircraft Company. Kontrak pemesanan telah dibuat pada 17 Agustus 2011.
Rencananya, tiap bulan Sky Aviation akan mendatangkan satu unit pesawat. Tapi untuk tahap awal, Sukhoi yang datang itu jumlahnya tiga unit dari 12 unit yang dipesan. Sementara sembilan Sukhoi lainnya akan datang bertahap sampai 2015.
"Skema pembeliannya lease to purchased (sewa beli)," katanya.
Seluruh pesawat yang akan datang tahun ini akan dioperasikan Sky Aviation untuk kota-kota di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua.
Pesawat-pesawat tersebut akan melengkapi 10 pesawat yang sebelumnya telah dioperasikan perseroan, terdiri dari Cessna Grand Caravan berkapasitas sembilan kursi, Fokker 50 berkapasitas 50 kursi, Cirrus SR20, dan Cirrus SR22 yang berkapasitas tiga kursi.
Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/23/18301897/Desember.Sky.Aviation.Datangkan.Sukhoi.Superjet.100
Analisis
Meurut saya, karena tragedi gunung salak itu tidak membuat maskapai PT Sky Aviation berhenti mendatangkan pesawat-pesawatnya untuk diterbangkan. maskapai PT Sky Aviation akan memperkuat maskapai pnerbangannya dengan Sukhoi SJ 100.
Sutito Zainudin, Marketing Manager Sky Aviation, belum lama ini mengatakan, satu unit Sukhoi SJ 100 yang akan diterima pada Desember 2012 tersebut menjadi bagian dari pemesanan 12 pesawat sejenis kepada Sukhoi Civil Aircraft Company. Kontrak pemesanan telah dibuat pada 17 Agustus 2011.
Rencananya, tiap bulan Sky Aviation akan mendatangkan satu unit pesawat. Tapi untuk tahap awal, Sukhoi yang datang itu jumlahnya tiga unit dari 12 unit yang dipesan. Sementara sembilan Sukhoi lainnya akan datang bertahap sampai 2015.
"Skema pembeliannya lease to purchased (sewa beli)," katanya.
Seluruh pesawat yang akan datang tahun ini akan dioperasikan Sky Aviation untuk kota-kota di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua.
Pesawat-pesawat tersebut akan melengkapi 10 pesawat yang sebelumnya telah dioperasikan perseroan, terdiri dari Cessna Grand Caravan berkapasitas sembilan kursi, Fokker 50 berkapasitas 50 kursi, Cirrus SR20, dan Cirrus SR22 yang berkapasitas tiga kursi.
Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/23/18301897/Desember.Sky.Aviation.Datangkan.Sukhoi.Superjet.100
Analisis
Meurut saya, karena tragedi gunung salak itu tidak membuat maskapai PT Sky Aviation berhenti mendatangkan pesawat-pesawatnya untuk diterbangkan. maskapai PT Sky Aviation akan memperkuat maskapai pnerbangannya dengan Sukhoi SJ 100.
BI: Ekonomi Indonesia Tertinggi di Dunia
JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menilai
ekonomi Indonesia selama delapan tahun terakhir telah tumbuh rata-rata
sekitar 6,1-6,2 persen per tahun. Nilai tersebut merupakan salah satu
yang tertinggi di dunia.
"Meski di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia," kata Gubernur BI Darmin Nasution saat memberikan sambutan di Bankers Dinner, Menuju Pertumbuhan Berkesinambungan dan Inklusif: Tantangan di tengah Gejolak Global di Gedung BI Jakarta, Jumat (23/11/2012).
Menurut Darmin, Indonesia memang masih dibayangi oleh kelesuan berkepanjangan di negara maju. Namun Indonesia masih ditopang oleh meningkatnya kelompok kelas menengah yang terus menguat.
Sehingga hal tersebut akan memperkaya keragaman basis permintaan barang dan jasa di pasar domestik. "Hal tersebut secara persisten menopang ekspansi perekonomian," jelasnya.
Bila dibanding dengan negara regional, pertumbuhan ekonomi Indonesia dibanding negara sekawasan pada 2001 hingga 2009 memang lebih tinggi.
China masih memimpin pertumbuhan dengan rata-rata 9,3 persen, Malaysia 4,8 persen, Filipina 4,7 persen, Singapura 5,6 persen dan Thailand 3,1 persen.
Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/23/22004694/BI.Ekonomi.Indonesia.Tertinggi.di.Dunia
Analisis
Menurut saya, persatsi yang di lakukan indonesia sangat bagus karena bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus setiap tahunnya. selama delapan tahun terakhir telah tumbuh rata-rata sekitar 6,1-6,2 persen per tahun itu hal yang sangat patut di banggakan.
"Meski di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia," kata Gubernur BI Darmin Nasution saat memberikan sambutan di Bankers Dinner, Menuju Pertumbuhan Berkesinambungan dan Inklusif: Tantangan di tengah Gejolak Global di Gedung BI Jakarta, Jumat (23/11/2012).
Menurut Darmin, Indonesia memang masih dibayangi oleh kelesuan berkepanjangan di negara maju. Namun Indonesia masih ditopang oleh meningkatnya kelompok kelas menengah yang terus menguat.
Sehingga hal tersebut akan memperkaya keragaman basis permintaan barang dan jasa di pasar domestik. "Hal tersebut secara persisten menopang ekspansi perekonomian," jelasnya.
Bila dibanding dengan negara regional, pertumbuhan ekonomi Indonesia dibanding negara sekawasan pada 2001 hingga 2009 memang lebih tinggi.
China masih memimpin pertumbuhan dengan rata-rata 9,3 persen, Malaysia 4,8 persen, Filipina 4,7 persen, Singapura 5,6 persen dan Thailand 3,1 persen.
Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/23/22004694/BI.Ekonomi.Indonesia.Tertinggi.di.Dunia
Analisis
Menurut saya, persatsi yang di lakukan indonesia sangat bagus karena bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus setiap tahunnya. selama delapan tahun terakhir telah tumbuh rata-rata sekitar 6,1-6,2 persen per tahun itu hal yang sangat patut di banggakan.
Pertamina Targetkan Kesepakatan Natuna Segera Tercapai
JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero)
menargetkan, pembahasan mengenai Blok Natuna D Alpha atau kini bernama
East Natuna bisa tuntas pada 10 Desember nanti. Untuk itu,
prinsip-prinsip kesepakatan (principle of agreement/POA) dalam pengelolaan lapangan gas itu diperpanjang.
Demikian disampaikan Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir, Jumat (23/11/2012), di Jakarta. Seperti diketahui, pemerintah secara resmi menunjuk Pertamina sebagai pengelola Blok Natuna D Alpha atau kini bernama East Natuna melalui Surat Menteri ESDM No 3588/11/MEM/2008 tertanggal 2 Juni 2008 tentang Status Gas Natuna D Alpha. Blok tersebut memiliki cadangan hingga 222 triliun kaki kubik (TCF).
Pertamina akan menggarap blok itu bersama tiga mitranya yaitu Esso NatunaLimited (anak usaha ExxonMobil), Total E&P Activities Petrolieres (unit usaha Total SA) dan perusahaan minyak asal Thailand, yakni PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP).
Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan menjelaskan, Pertamina memperpanjang prinsip-prinsip perjanjian (POA) yang semula berakhir pada November ini. " POA diperpanjang sampai tanggal 9 Desember saja. Kami dan para anggota konsorsium lainnya masih berharap, semua masalah terkait Natuna bisa disepakati pada 10 Desember nanti," ujarnya.
"Saat ini pengembangan Natuna masih dibicarakan antara konsorsium dengan Pertamina mengenai keekonomian proyek tersebut," kata Ali Mundakir. Jika POA sudah disepakati, maka para pemangku kepentingan akan segera melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama dalam pengelolaan Blok East Natuna.
Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/23/19055468/Pertamina.Targetkan.Kesepakatan.Natuna.Segera.Tercapai.
Analisis
Menurut saya, pembahasan mengenai Blok Natuna D Alpha atau kini bernama East Natun adalah salah satu bidang oleh pemerintah secara resmi menunjuk Pertamina sebagai pengelolah'y. agar para pemangku kepentingan egera melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama dalam pengelolaan Blok East Natuna.
Demikian disampaikan Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir, Jumat (23/11/2012), di Jakarta. Seperti diketahui, pemerintah secara resmi menunjuk Pertamina sebagai pengelola Blok Natuna D Alpha atau kini bernama East Natuna melalui Surat Menteri ESDM No 3588/11/MEM/2008 tertanggal 2 Juni 2008 tentang Status Gas Natuna D Alpha. Blok tersebut memiliki cadangan hingga 222 triliun kaki kubik (TCF).
Pertamina akan menggarap blok itu bersama tiga mitranya yaitu Esso NatunaLimited (anak usaha ExxonMobil), Total E&P Activities Petrolieres (unit usaha Total SA) dan perusahaan minyak asal Thailand, yakni PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP).
Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan menjelaskan, Pertamina memperpanjang prinsip-prinsip perjanjian (POA) yang semula berakhir pada November ini. " POA diperpanjang sampai tanggal 9 Desember saja. Kami dan para anggota konsorsium lainnya masih berharap, semua masalah terkait Natuna bisa disepakati pada 10 Desember nanti," ujarnya.
"Saat ini pengembangan Natuna masih dibicarakan antara konsorsium dengan Pertamina mengenai keekonomian proyek tersebut," kata Ali Mundakir. Jika POA sudah disepakati, maka para pemangku kepentingan akan segera melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama dalam pengelolaan Blok East Natuna.
Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/23/19055468/Pertamina.Targetkan.Kesepakatan.Natuna.Segera.Tercapai.
Analisis
Menurut saya, pembahasan mengenai Blok Natuna D Alpha atau kini bernama East Natun adalah salah satu bidang oleh pemerintah secara resmi menunjuk Pertamina sebagai pengelolah'y. agar para pemangku kepentingan egera melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama dalam pengelolaan Blok East Natuna.
Langganan:
Postingan (Atom)