Pemerintah Tak Serius, Unjuk Rasa Buruh Akan Terus Terjadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Unjuk rasa buruh akan terus terjadi apabila pemerintah tidak serius membenahi berbagai masalah berkait kesejahteraan buruh. Ribuan buruh yang bergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia berunjuk rasa ke Istana Merdeka dan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/11/2012).
Buruh juga meminta pengusaha tidak melakukan upaya hukum atas penetapan upah minimum dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain. Mereka akan melawan upaya itu dengan unjuk rasa dan mogok nasional yang melibatkan sedikitnya 6 juta buruh.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menerima Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. MPBI mendesak pemerintah agar segera menjalankan jaminan kesehatan mulai 1 Januari 2014, dengan mewajibkan pengusaha menanggung iuran buruh seperti selama ini dan menjalankan jaminan pensiun per 1 Juli 2015.
”Pemerintah harus tetap tegar dan tegas mengeluarkan peraturan sesuai harapan buruh berlandaskan undang-undang. Kami juga meminta kebesaran jiwa pengusaha untuk tidak melakukan upaya hukum lanjutan supaya hubungan industrial terbangun kembali,” kata Iqbal, yang juga Presidium MPBI.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar, di Jakarta, mengatakan, jumlah pengunjuk rasa dari berbagai serikat pekerja di sekitar Monas dan Istana Negara diperkirakan 10.000-11.000 orang.
Aksi kali ini merupakan unjuk rasa masif buruh yang kelima di Jakarta sepanjang tahun 2012. Aksi masif sebelumnya terjadi pada 27 Januari, 1 Mei, 12 Juli, dan 3 Oktober, yang menuntut penghapusan jasa pekerja alih daya, menolak upah murah, dan penyelenggaraan SJSN mulai 1 Januari 2014. Dalam dua aksi terakhir ini, MPBI juga menolak RUU Keamanan Nasional dan mendorong peningkatan anggaran Tentara Nasional Indonesia untuk mengembangkan alat utama sistem persenjataan.
Secara terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B Sukamdani mengatakan, unjuk rasa dan upaya hukum merupakan hal yang wajar dalam bingkai negara demokrasi. Menurut Koordinator Forum Komunikasi Lintas Asosiasi Nasional Franky Sibarani, pengusaha segera memutuskan langkah yang akan ditempuh berkaitan dengan penetapan upah minimum dan penerbitan Peraturan Menakertrans No 19/2012.
”Kami baru akan membahasnya. Kalau dari posisi sekarang, memang sudah banyak yang mengajukan penangguhan upah minimum provinsi. Ada sekitar 10 perusahaan dan dari Kadin DKI Jakarta ada 50 perusahaan,” kata Franky.
Adapun Menakertrans Muhaimin Iskandar meminta buruh tidak mengandalkan unjuk rasa untuk menyalurkan aspirasi.



Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/23/07252260/Pemerintah.Tak.Serius.Unjuk.Rasa.Buruh.Akan.Terus.Terjadi


Analisis
Menurut saya, pemerintah harus benar-benar tegas dalam mengurus masalah ini. dikarnakan parah buruh akan terus berujukrasa untuk  kesejahteraan buruh dan meminta penetapan upah minimum. hal ini yang menyebabkan para buruh berunjukrasa meminta keadilan.

Habibie Minta Dahlan Nomor Satukan PTDI

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Presiden ke-3 RI,  Baharuddin Jusuf Habibie, berpesan kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan. Dia ingin agar PT Dirgantara Indonesia  mendapat perhatian serius.
"Beliau ingin sekali PTDI (PT Dirgantara Indonesia) dinomorsatukan," kata Dahlan di kediaman BJ Habibie, Patra Kuningan, Jakarta, Kamis (22/11/2012).
Menurut Dahlan, Habibie itu sudah memikirkan industri penerbangan di Tanah Air sejak 20 tahun lalu. Namun, baru mulai diwujudkan pada 17 tahun yang lalu. Akan tetapi, industri penerbangan di Tanah Air itu baru mulai maju akhir-akhir ini.
Menurut Dahlan, Habibie gundah karena pesawat yang berkeliaran di dalam negeri itu didominasi oleh besutan perusahaan asing.
"Pesawat Jet 100 yang ada saat ini itu semuanya sudah ada 20 tahun lalu dalam pemikiran Pak Habibie," tuturnya.
Dahlan menangkap pesan dari Habibie. Seandainya waktu itu semua pemikiran Pak Habibie itu terwujud, kita tidak akan lagi melihat pesawat regional yang semuanya buatan luar negeri.
Disinggung apakah Habibie menyesal tidak mampu mewujudkan impiannya tersebut, Dahlan membenarkannya.
"Saya menangkap gundah beliau. Karena apa yang beliau kerjakan 20 tahun lalu dan kemudian tidak berlanjut itu ternyata menjadi kenyataan," katanya.
Solusinya, Habibie ingin agar Dahlan memajukan PTDI. Caranya, mendorong PTDI agar mengubah cara berbisnisnya dengan berfokus pada pasar (market driven). Cara tersebut dianggap berbeda dari model bisnis PTDI sebelumnya karena dulu PTDI diperintah oleh pemerintah secara paksa untuk memproduksi pesawat terbang.
"Kalau dulu pasarnya belum ada, sekarang pasarnya sudah besar. Nah, pasar itu yang harus ditangkap," katanya.
Untuk bisa mewujudkan impian tersebut, Habibie berpesan ke Dahlan agar menyiapkan dana investasi untuk PTDI sebesar 500 juta dollar AS. Dengan dana tersebut, PTDI sudah bisa mengembangkan pesawat jenis CN 250


Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/22/2114566/Habibie.Minta.Dahlan.Nomor.Satukan.PTDI


 Analisis
Menurut saya, cara Habibie ingin "agar Dahlan memajukan PTDI. Caranya, mendorong PTDI agar mengubah cara berbisnisnya dengan berfokus pada pasar (market driven). Cara tersebut dianggap berbeda dari model bisnis PTDI sebelumnya karena dulu PTDI diperintah oleh pemerintah secara paksa untuk memproduksi pesawat terbang" ini terbilang sangat bagus karena hampir semua didominasi oleh pesawat asing.

Perancis Batalkan Rencana Naikkan Pajak CPO

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Perancis menolak proposal yang diajukan para aktivis setempat, yang meminta kenaikan bea masuk untuk crude palm oil hingga 300 persen.

Indonesia menyambut baik keputusan tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk melawan setiap kampanye hitam terhadap CPO dan produk turunannya.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, di Jakarta, Rabu (21/11/2012) mengatakan usulan para aktivis telah resmi ditolak parlemen Perancis.

"Tentunya kami gembira dengan keputusan tersebut. Hal serupa sebenarnya pernah terjadi di Amerika Serikat. Saat itu juga sempat muncul usulan untuk menaikkan pajak CPO karena pertimbangan faktor kesehatan. Namun usulan itu juga gugur. Ini bukti bahwa alasan kesehatan tidak bisa untuk menjegal CPO," katanya.

Menurut Bayu, meski keputusan Perancis melegakan, namun bukan berarti kampanye hitam terhadap CPO berakhir. Tidak mempan dengan isu kesehatan, maka digunakanlah isu lingkungan. Karenanya counter kampanye harus terus dilakukan.
"Awal Desember nanti rencananya saya akan ke Eropa untuk menjelaskan bahwa CPO kita ramah lingkungan," katanya.


Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/21/1832531/Perancis.Batalkan.Rencana.Naikkan.Pajak.CPO


Analisis
Menurut saya, keputusan trsebut sangat baik karena untuk menaikkan pajak CPO karena pertimbangan faktor kesehatan. Namun usulan itu juga gugur. Ini bukti bahwa alasan kesehatan tidak bisa untuk menjegal CPO.

Daging Beku Dibutuhkan, Keran Impor Jangan Ditutup

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Asosiasi Pedagang Mi dan Bakso Indonesia Trisetyo Budiman, Rabu (21/11/2012), meminta pemerintah tidak begitu saja menutup keran impor daging sapi. "Asal impor daging berada pada rel yang benar, daging dialokasikan untuk pedagang kecil yang butuh daging dengan harga terjangkau serta berkualitas, tidak masalah," katanya.

Menurut Trisetyo, pedagang bakso di Jakarta mulai yang berjualan keliling, di lapak/warung, sampai di restoran total ada 26.000 orang. Jika setiap pedagang sedikitnya membutuhkan 4 kilogram daging untuk diolah menjadi bakso setiap hari, kebutuhan daging hanya untuk usaha rakyat itu mencapai 104 ton per hari. Setiap bulan, kebutuhan daging pedagang mencapai 3.120 ton. Sebanyak 70 persennya adalah daging segar dan sisanya sebanyak 936 ton daging beku impor.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah berpihak kepada pelaku industri kecil/UKM antara lain dengan menyediakan bahan baku daging olahan kepada para anggota Apmiso. Bantuan yang diberikan berupa memasok daging dengan kode CL85 sebagai bahan baku bakso seharga Rp 52.000 per kg. Namun, sampai akhir November 2012 jatah CL 85 akan habis.

"Saat ini, pemerintah membantu pedagang yang tergabung dalam Apmiso, pasokan tetap sebanyak 500 ton daging beku dengan kode CL 85 itu. Sisanya diupayakan sendiri oleh Apmiso," kata Tri.

Dengan pergolakan harga dan minimnya pasokan daging sapi sampai Senin kemarin yang tak kunjung selesai, perputaran uang yang hilang per hari mencapai Rp 15 miliar. Angka ini berdasarkan perkalian antara 50.000 pedagang anggota Apmiso dengan omzet harian rata-rata sebesar Rp 300.000 per pedagang.

Lebih lanjut Tri mengatakan, pihak yang paling menderita akibat krisis daging adalah peternak sapi dan pengonsumsi daging di mana pedagang bakso termasuk kelompok pengonsumsi terbesar. Petani sapi itu walau harga daging mahal, keuntungan yang mereka rasakan tidak signifikan akibat panjangnya pemburu rente.

Tri berharap Menko Perekonomian bisa belajar dari kejadian tak wajar saat ini dan menerima usulan dari lintas departemen terkait tentang perencanaan permintaan ataupun ketersediaan daging sapi di Indonesia. "Jangan membuat kekeliruan pada tahun 2013 agar gejolak tahun depan tidak terulang lagi," kata Tri.


Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/21/18034354/Daging.Beku.Dibutuhkan.Keran.Impor.Jangan.Ditutup


Analisis
Menurut saya, pemerintah harus mempertimbangkan kembali jika ingin menyetop impor daging. karena dalam hal ini banyak yang menderita. Pihak yang paling menderita akibat krisis daging adalah peternak sapi dan pengonsumsi daging di mana pedagang bakso termasuk kelompok pengonsumsi terbesar. Saya berharap pemerintah mempertimbangkan kembali keputusannya.

CT Borong Seluruh Saham Carrefour Indonesia

KOMPAS.com — Bermodalkan dana pinjaman pembiayaan 750 juta dollar AS, konglomerat Chairul Tanjung memborong 100 persen saham PT Carrefour Indonesia. Itu berarti perusahaan holding CT Corp menjadi pemegang seluruh saham perusahaan ritel asal Perancis tersebut.
Sebagaimana warta Antara pada Selasa (20/11/2012), pengambilalihan saham itu terjadi kemarin. "Kami mengambil sisa 60 persen saham PT Carrefour Indonesia," kata Chairul Tanjung.
Lebih lanjut, Chairul Tanjung yang acap disapa CT itu mengatakan, melalui perusahaan Trans Retail Indonesia, CT Corp mendapat pinjaman dari 10 bank internasional untuk pembelian saham berbanderol Rp 7,2 triliun itu. Dia menyebutkan bank-bank dimaksud adalah Credit Susse, BNP Paribas, J P Morgan Securities, ING Bank, ANZ, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered Bank, dan Bank of Tokyo.
   
"Pinjaman ini jangka waktunya tiga tahun dengan bunga 5 persen. Ini kan perusahaan asing dibeli Indonesia dengan uang asing," ujarnya.
   
Lebih lanjut, CT mengatakan, PT Trans Retail Indonesia masih diberi hak lima tahun untuk menggunakan merek Carrefour. Ke depan, pihaknya akan menggunakan double brand menjadi Trans Carrefour.
   
Chairul berharap kinerja Trans Carrefour berjalan dengan baik sehingga bisa meningkatkan pendapatan. Selain itu, tenaga kerja asing yang sebelumnya ada di PT Carrefour Indonesia akan dipertahankan terlebih dulu selama enam bulan ke depan. "Selanjutnya, kami yang menentukan mengenai tenaga kerja asing itu," katanya.
Sejatinya, Trans Retail Indonesia sudah membeli 40 persen saham PT Carrefour Indonesia sejak dua tahun silam atau tepatnya pada April 2010. Data CT Corp menunjukkan, PT Carrefour Indonesia saat ini menguasai 40 persen pasar ritel di segmen hypermarket dan supermarket dengan jaringan operasional terdiri dari 85 gerai atau pusat perdagangan di 28 kota di Indonesia. Jumlah karyawannya 28.000 orang.
   
Perusahaan itu bermitra dengan lebih dari 4.000 pemasok. Dari jumlah itu, 70 persen di antaranya adalah usaha kecil dan menengah. Perusahaan itu melayani lebih dari 72 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Penjualannya melampaui 1,3 miliar dollar AS pada 2011


Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/20/16250733/CT.Borong.Seluruh.Saham.Carrefour.Indonesia


Analisis
Menurut Saya,  Chairul Tanjung memborong 100 persen saham PT Carrefour Indonesia karena dia meliat prospek kedepannya PT Carrefour Indonesia pasti akan melesat. Sehingga beliau beranikan diri untuk meminjam dana.

BP Migas Berpihak ke Asing? Ini Kata Raden Priyono

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) dituding memihak perusahaan asing. Benarkah? Ini penuturan mantan Kepala BP Migas Raden Priyono saat bertemu Kompas.com dan Tribunnews di sebuah restoran di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (20/11/2012).

Priyono mengatakan, perusahaan migas asing sudah ada sejak zaman dulu, mulai dari zaman penjajahan, Soekarno, maupun Soeharto. "Itu kan ada semua, enggak pernah hilang itu. Bahkan zamannya Pertamina itu puncaknya. Kita tidak pernah mengundang asing. Jadi perusahaan asing yang sekarang ini warisan Pertamina semua, yang mengundang Pertamina," ucap Priyono.

Memang sebelum ada BP Migas, Pertamina menjadi pemegang Kuasa Pertambangan, regulator sekaligus operator. (Lihat Kronologi Pergeseran Pengelolaan Sumber Daya Migas Indonesia).

Priyono menyebutkan, kala Pertamina menjadi regulator sekaligus pemain, wilayah-wilayah yang bagus justru diserahkan kepada perusahaan-perusahaan asing. "Jadi pertanyaan kami, kenapa dulu tidak diambil saja oleh Pertamina atau minta sebagian interest-nya?" kata dia.

Dengan demikian, sebut Priyono, tidak adil bila saat ini banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, kemudian BP Migas yang disalahkan memihak asing. "Enggak fair kalau itu menjadi tanggung jawab BP Migas. Kita dituduh memihak asing karena banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Mereka ada jauh sebelum ada BP Migas," tegasnya.

Ia mengakui, setelah BP Migas, perusahaan asing memang bertambah. Tetapi, dia berkelit, hingga saat ini perusahaan tersebut masih banyak yang belum beroperasi. "Dan waktu tender itu bukan BP Migas. Kami hanya badan pelaksana saja. Yang menyiapkan, memproses, dan mengundang, semua Kementerian ESDM. Kita melaksanakan yang diberikan negara, kita tidak boleh mempunyai inisiatif karena kita bukan badan yang membuat inisiatif tentang wilayah kerja," paparnya.

Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/21/10485378/BP.Migas.Berpihak.ke.Asing.Ini.Kata.Raden.Priyono

Analisis

Menurut saya, tidak adil bila saat ini banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, kemudian BP Migas yang disalahkan memihak perusahaan asing. karena sebelum BP Migas banyak perusahaan asing yang sudah beroperasi di Indonesia. jadi bukan semua kesalaha BP Migas karena BP Migas hanya sebagai badan pelaksana saja.

Menkeu: Perekonomian RI Belum "Overheating"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan perekonomian Indonesia belum menunjukkan gejala overheating. Sebab, indikator fundamental Indonesia dinilai masih kuat.
"Sampai saat ini, indikator perekonomian masih terjaga, belum ada gejala untuk overheating," kata Agus saat memberikan sambutan di acara Investasi 2013: Menghadapi Ancaman Overheating Economy di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Rabu (21/11/2012).
Menurut Agus, gejala overheating itu bisa terjadi jika indikator perekonomian naik secara tidak wajar. Sehingga ekonomi domestik mengalami pelemahan. Agus mencontohkan tingkat inflasi RI hingga akhir tahun masih terjaga di level yang masih sesuai target yaitu 4,5 persen plus minus 1 persen. Di sisi lain, neraca perdagangan juga masih surplus.
"Padahal selama empat kuartal terakhir, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit, baru kuartal ketiga lalu, Indonesia mengalami surplus," tambahnya.
Kondisi ekspor juga masih mengalami kenaikan sebesar 13 persen menjadi 5,9 miliar dollar AS. Meski impor juga masih naik 11 persen menjadi 15,3 miliar dollar AS. "Kondisi ekspor impor ini masih wajar, meski ekspor belum tinggi," jelasnya.
Selain itu, gejala overheating juga bisa terjadi jika pertumbuhan kredit yang tinggi dan aset properti yang naik secara tidak wajar. "Tapi dilihat dari semua indikator, performa ekonomi Indonesia masih relatif lebih baik dibanding negara lain," tambahnya.
Sehingga, hingga saat ini, pemerintah menilai perekonomian Indonesia masih wajar dan belum menunjukkan gejala overheating.


Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/21/11170291/Menkeu.Perekonomian.RI.Belum.Overheating


Analisis
Menurut saya, overheating terjadi bukan dari  pertumbuhan kredit yang tinggi dan aset properti yang naik secara tidak wajar saja.  Overheating itu bisa terjadi jika indikator perekonomian naik secara tidak wajar. Sehingga ekonomi domestik mengalami pelemahan.